BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN,DAN PENGHENTIAN TUNJANGANUMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN.

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN,DAN PENGHENTIAN TUNJANGANUMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN.

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN,DAN PENGHENTIAN TUNJANGANUMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN.

 

KEPUTUSANKEPALA BAD A NKEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR12 TAHUN 2004 TENTANG TATA CAR A PERMINTAA N, PEMBERIAN, DA N PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN F UNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

 

KEPUTUSANKEPALA BAD A NKEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR12 TAHUN 2004 TENTANG TATA CAR A PERMINTAA N, PEMBERIAN, DA N PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN F UNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

 

2 7. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, da n Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan.

 

2 7. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, da n Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan.

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 17 TAHUN 2010.

 

Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : Tanggal : 28 Desember 2006 PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR.

 

DENGAr d2n Kp. ! ,egawaian sebagaimana t21ah Undnng­ Undang Nomor 12 Tehun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Taf un 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Kesatl!an.

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2 - 2. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat.

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang.

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2 - 2. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat.

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK. 08/2011 TENTANG TATA CARA.

 

PER NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG Menimbang : - Undang ksiKeuangan; Mengingat:1. Pasal4ayat 1 Undang - 2. Undang - Nomor ; MEMUTUSKAN: Menetapkan :. BABI.

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang.

 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. 03. 1. 23. 03. 12. 1564.

 

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN TANAH-TANAH OBYEK.

 

SJDIHUKUM PERATURAN NOMOR: 3 TAHUN1989 TENTANG , Menimbang:a. bahwa daerahl AgrariaNo. b. bahwa. c. 4. d. sampaidenganc. Mengingat:1. Undang - undangNo mor 5Tahun1960 - pokokAgraria.

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG NOMOR IDENTITAS PEGAW AI NEGERI.

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG NOMOR IDENTITAS PEGAW AI NEGERI.

 

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN TANAH-TANAH OBYEK.

 

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCA DANGAN TANAH, IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH, HAK ATAS TANAHDAN PENDAFTARANNYA.

 

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASI ONAL KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR.

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA.

 

SJDIHUKUM NOMOR6TAHUN1999 TENTANG TANAHYANG DAN B BERSERTIPIKAT Menimbang:a. omor17 - katastanah b. Mengingat:1. Undang - - pokokAgraria; 2. Undang - - gunganAtas - 3. Undang - mana - 4. - taran.

 

SJDIHUKUM NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG I N ASIONAL, Menimbang:a. CaraPe nhak penanaman modal; b. Mengingat:1. Undang - asTanah - tanahPerkebunan ; 2. Undang.

 

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL, PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL NOMOR.

 

PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN METERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA.

 

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL, PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL NOMOR.